Popular Posts
Facebook Arda Chandra
Showing posts with label Demokrasi. Show all posts
Showing posts with label Demokrasi. Show all posts
Ketika pilkada dilaksanakan, saya sendiri tidak peduli dengan apa yang sudah disampaikan dulu. Pilihan sudah saya tetapkan beberapa waktu lalu berdasarkan informasi yang berkembang belakangan tentang para calon. Hasilnya memang bertolak-belakang dengan apa yang dirumuskan oleh lembaga survey tersebut. Pasangan yang dikatakan menduduki posisi teratas malah jeblok, serta perkiraan pilkada yang akan dilakukan 2 putaran ternyata meleset.
Ini juga terjadi terhadap beberapa hasil survey di pilkada lain, katakanlah hampir semua lembaga survey menyatakan Foke-Nara akan dominan dalam pemilihan gubernur Jakarta, ternyata malah disalib sama Jokowi-Ahok, atau juga 'ramalan' tentang hasil pemilihan gubernur Jawa Barat yang mengunggulkan Dede Yusuf -Laksamana, ternyata 'keok' dengan pasangan lain, yaitu Ahmad Heryawan - Deddy Mizwar.
Lembaga survey umumnya berusaha untuk menjelaskan secara ilmiah tentang keakuratan hasil survey mereka, dikatakan margin of error berkisar 2% -3%, tingkat kepercayaan diatas 90%, responden tersebar merata dan cukup proporsional mewakili total sebaran pemilih. Saya yakin, ukuran-ukuran ini tentunya sudah melewati 'uji shahih' di dunia akademis, sudah memenuhi syarat untuk dikatakan lolos kaedah ilmiah, bahkan para peneliti di lembaga survey ada yang merasa perlu untuk menuntut ilmu sampai ke luar negeri, mendalami bidang ilmu statistik sosial karena ini memang sudah merupakan disiplin ilmu tersendiri. Namun berikut ini saya coba sampaikan beberapa pemikiran dari aspek 'tidak ilmiah'nya.
Memilih ataupun tidak memilih bisa bernilai baik atau malah sebaliknya berdosa. Ketika anda menetapkan pilihan berdasarkan nepotisme atau iming-iming uang atau bahkan karena tidak peduli dengan akhlak orang yang dipilih, pokoknya dilandasi semangat kelompok, 'right or wrong, my party', itu bisa dinilai suatu dosa. Pada sisi yang lain, memutuskan tidak memilih karena tidak peduli atau masa bodoh padahal melihat adanya potensi yang membahayakan umat kalau hal tersebut dilakukan juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak pada tempatnya.
Mungkin pemahaman yang lebih tepatnya adalah : ini merupakan kalkulasi dalam menilai manfaat atau mudhoratnya keputusan untuk menjadi golput atau ikut-serta dalam pemilu, dan karena berdasarkan pertimbangan seperti itu tentu saja penilaian akan bersifat subjektif tergantung sudut pandang kita dalam melihat permasalahannya. Bagi para ulama yang menyatakan golput adalah haram, mereka mungkin menetapkan bahwa sikap ini - dalam kondisi sekarang - dapat menimbulkan mudhorat dan bencana yang lebih besar bagi keselamatan umat, ketimbang ikut memilih sekalipun nanti bakalan kecewa karena ternyata si calon yang telah ditunjuk tersebut tidak amanah.
Pada dasarnya tidak memilih atau golput juga merupakan suatu pilihan yang memiliki konsekuensi yang sama ketika kita memutuskan untuk memilih calon yang ada. Ikut mencoblos dalam pemilu mengandung resiko baik dan buruk, dikatakan baik kalau si calon tersebut bekerja sesuai amanah yang diberikan, dan disebut tidak baik kalau dia berkhianat. Sebaliknya tidak memilihpun mempunyai resiko yang buruk juga, gara-gara kita tidak memilih, maka yang terpilih justru orang-orang yang memiliki prinsip dan nilai bertentangan dengan apa yang kita anut.
Pernyataan ini subjektif memang, disimpulkan tanpa melalui survey ilmiah yang bisa dipertanggung-jawabkan, namun tidak urung saya merenungkan kampung halaman saya, ketika menilai situasi terkini yang terjadi disana.
Sudah berjalah bertahun-tahun, sejak pemerintah Orde Baru dengan aturan bentuk pemerintah daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, masyarakat Minangkabau harus menerima suatu bentuk pemerintahan yang dirasa asing bagi mereka. Sampai ke pelosok negeri ada kabupaten, kecamatan dan kelurahan, lengkap dengan perangkat pemerintah : pak Bupati/Walikota, pak Camat dan pak Lurah, beserta sekretaris-sekretarisnya. Sebelumnya sistem pemerintahan sangat dipengaruhi oleh wilayah adat, ada : kenagarian yang nyaris mirip seperti 'negara kota' pada jaman Yunani kuno, lalu ada yang namanya resort dan jorong. Proses pengambilan keputusan yang menentukan hitam-putihnya nagari melibatkan unsur-unsur kaum cerdik-pandai, alim ulama dan pemangku adat. Orang Minang menjulukinya sebagai 'tungku tigo sajarangan', suatu idiom yang sangat tepat untuk mengambarkan adanya harmonisasi dan kesetaraan dalam mengambil keputusan. Tungku tigo sajarangan' maksudnya adalah sebuah tungku perapian yang disokong oleh 3 buah kaki dengan posisi, panjang dan jarak yang sama sehingga kedudukannya menjadi kokoh.
Seseorang bisa saja memilih atau tidak memilih pemimpinnya karena alasan agama, suku, gender, atau bahkan untuk alasan yang sangat sepele, misalnya karena suka yang berhidung mancung, memilih yang lebih ganteng atau cantik, suka dengan calon yang berkelakuan seperti pelawak, atau bahkan menjatuhkan pilihan karena menghitung kancing baju. Demokrasi juga membuka peluang bagi maling, koruptor, rasis, boss gangster atau mafia, sepanjang belum terbukti bersalah melalui keputusan pengadilan, untuk memegang jabatan. Di Belanda ada penganut rasisme Geerts Wilders yang berhasil mendudukkan 9 anggota partainya di parlemen, di Australia ada rasis lain, Pauline Hanson, yang membentuk One Nation Party yang lumayan laku dan bolak-balik terpilih menjadi anggota parlemen. Sistem ini juga membuat misalnya di Bali kecil kemungkinan terpilihnya Gubernur selain orang Hindu, dan di Sumatera Barat susah bagi yang bukan 'urang awak' naik jadi komandan. Keberhasilan ataupun ketidak-berhasilan seseorang menjadi pemimpin semata-mata ditentukan oleh pilihan rakyatnya, bukan dibatasi oleh peraturan.
Apa boleh buat, itulah 'harga' yang harus dibayar untuk sistem demokrasi yang kita pakai.
Jurus Dewa Mabuk adalah salah satu teknik yang dikembangkan dalam ilmu bela diri dengan memanfaatkan kelenturan tubuh untuk mengecoh konsentrasi lawan namun serangannya tetap mematikan. Bukan hal ini yang mau dikaitkan namun lebih kepada mabuk yang sebenarnya sebagai upaya untuk lari dari masalah dengan maksud melupakan masalah yang sedang terjadi. Sebagaimana kebiasaan para pemabuk yang umumnya beralasan untuk melupakan masalah yang dihadapinya namun sebanarnya sama sekali tidak menyelesaikan masalah justru menambah masalah baru. Jadi dalam hal ini penggunaan istilah jurus dewa mabuk mungkin kurang tepat apabila dikaitkan dengan praktek ilmu bela diri. Namun penulis sulit mencari gantinya karena jurus untuk menekankan sesuatu yang mewakili tekniknya, padahal yang dibuat mabuk adalah lawan atau pemerhatinya (publik/masyarakat). Namun jika anda mampu mengandalkan perspektif yang berbeda bisa menjadi sejalan/tepat.
Pengalihan Opini?
Sebagaimana kita rasakan dimana banyak sekali pemberitaan-pemberitaan media (kasus-kasus besar) yang begitu menyedot perhatian, namun pada akhirnya tidak pernah menuai kejelasan sehingga dari timbulnya kasus yang diharapkan oleh masyarakat berujung pada penyelesaian, dengan demikian masyarakat akan mendapatkan pembelajaran sekaligus melihat adanya keseriusan dan kemampuan para Elit dalam menangani suatu perkara termasuk yang membelitnya. Namun apa yang terjadi? Jauh dari keinginan publik, malah muncul kasus lain yang tak kalah heboh. Sekalipun melibatkan atau mengkambing hitamkan pihak lain. Namun bukan berarti masyarakat juga begitu bodoh bila melihat struktur kepemimpinan.
Subscribe to:
Posts (Atom)